Pemkab Badung Gandeng KPK RI Koordinasikan Pencegahan Korupsi

"Ada 401 aset yang masih proses di BPN Badung karena ada kendala di lapangan, sehingga belum memenuhi administrasi persyaratan penerbitan sertifikat aset," ujar Adi Arnawa. 

Baca Juga

Bulan Bhakti Gotong Royong LPM Kelurahan Kuta Dibuka, Pemkab Badung Komitmen akan Selalu Mendukung

Pemkab Badung melalui Sekda Adi Arnawa juga mengatakan bahwa penagihan piutang pajak agar segera didorong melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan penagihan termasuk membuat instrumen hukum untuk percepatan penagihan terutama PBB. 

Ditambahkan Adi Arnawa, banyak persoalan bersumber dari pelimpahan kewenangan dari KPP Pratama ke Pemerintah Daerah, namun pemerintah tidak boleh diam, tetapi tetap mendorong melakukan upaya penagihan untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. 

Sementara Kasatgas Pencegahan Wilayah V.2, Nurul Ichsan Al Huda memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Badung yang sudah  melaksanakan upaya menyelesaikan persoalan, terutama masalah Aset dan Penagihan Piutang Pajak. 

Baca Juga

Pemkab Badung Dorong Petani Kembangkan Bawang Merah Sebagai Komoditi Bernilai Ekonomi Tinggi

"Selalu Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, sehingga  permasalahan dapat diselesaikan secara baik sehingga tugas pencegahan terlaksana baik," jelas Kasatgas.

Editor : Asarela Astrid