Pemkab Badung Gandeng KPK RI Koordinasikan Pencegahan Korupsi

BADUNG, iNewsbadung.id - Pemkab Badung gandeng KPK RI koordinasikan pencegahan korupsi dalam Rapat Pemantauan dan Evaluasi Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TW II-2023 di Kabupaten Badung. 

Terkait koordinasi tersebut, Sekda Badung Adi Arnawa memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas koordinasi yang baik, sehingga Program Pencegahan Korupsi di Kabupaten Badung berjalan baik.

Baca Juga

Hadiri Karya Ngenteg Linggih, Wakil Bupati Badung Suisa Serahkan Bantuan

Menurut Sekda Badung, KPK RI sudah melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang dengan melakukan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta melaksanakan monitoring atas penyelenggaraan pemerintah.

Beberapa pembahasan menjadi materi rapat Pemkab Badung meliputi area intervensi dalam Monitoring Center For Prevention (MCP), Progres Penertiban Aset, Progres Capaian Pendapatan Pajak dan Penagihan Pajak Tertunggak  dan Progres Capaian Area Pengawasan APIP.

Disebutkan Sekda Badung, rapat koordinasi ini adalah kegiatan penting untuk menginventarisir permasalahan dalam Pemerintah Daerah. 

Baca Juga

Pemkab Badung Dorong Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Mutu dan Pengetahuan Pengolahan Ikan

Menurut Sekda Badung, koordinasi ini secara garis besar telah banyak disampaikan dalam diskusi, di mana salah satunya yakni penertiban aset, ke depan bersama Kepala BPN dan tim penertiban aset.

Karena itu, tambah Adi Arnawa, terkait penertiban aset maka penerbitan sertifikat aset hingga saat ini belum dapat terbit, namun akan segera terlaksana. 

"Ada 401 aset yang masih proses di BPN Badung karena ada kendala di lapangan, sehingga belum memenuhi administrasi persyaratan penerbitan sertifikat aset," ujar Adi Arnawa. 

Baca Juga

Bulan Bhakti Gotong Royong LPM Kelurahan Kuta Dibuka, Pemkab Badung Komitmen akan Selalu Mendukung

Pemkab Badung melalui Sekda Adi Arnawa juga mengatakan bahwa penagihan piutang pajak agar segera didorong melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan penagihan termasuk membuat instrumen hukum untuk percepatan penagihan terutama PBB. 

Ditambahkan Adi Arnawa, banyak persoalan bersumber dari pelimpahan kewenangan dari KPP Pratama ke Pemerintah Daerah, namun pemerintah tidak boleh diam, tetapi tetap mendorong melakukan upaya penagihan untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. 

Sementara Kasatgas Pencegahan Wilayah V.2, Nurul Ichsan Al Huda memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Badung yang sudah  melaksanakan upaya menyelesaikan persoalan, terutama masalah Aset dan Penagihan Piutang Pajak. 

Baca Juga

Pemkab Badung Dorong Petani Kembangkan Bawang Merah Sebagai Komoditi Bernilai Ekonomi Tinggi

"Selalu Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, sehingga  permasalahan dapat diselesaikan secara baik sehingga tugas pencegahan terlaksana baik," jelas Kasatgas.

Kegiatan yang digelar di Ruang Kriya Gosana, Kantor Bupati Badung, Jumat (14/7/2023) ini juga dihadiri
Nurul Ichsan Al Huda, Kasatgas Pencegahan Wilayah V.2, mewakili Direktur Korsup Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Person in Charge (PIC) Korsup KPK RI Wilayah Bali Handayani, Perwakilan Irjen Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung Heryanto, Perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung dan pejabat lain.

Semoga tulisan tentang Pemkab Badung gandeng KPK RI koordinasikan pencegahan korupsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Baca Juga

Pemkab Badung Hadiri Upacara Bakti Penganyaran di Pura Mandhara Giri Semeru Agung Lum

Silahkan share tulisan ini dan nantikan selalu tulisan-tulisan lain hanya di iNewsbadung.id sehingga semakin banyak orang mengetahui informasi menarik lainnya. ***

Editor : Asarela Astrid