Yosep Heryanto juga mengutip dari beberapa media, terkait pernyataan Budi Wahyono, Ketua Bawaslu Solo yang mengatakan belum ada peserta Pemilu yang ditetapkan KPU, itu bagian dari sosialisasi.
"Tentu kami menghimbau sosialisasi dalam konteks yang tidak melakukan upaya-upaya, misalnya pembagian sembako dan uang. Tapi kalau sekadar memasang alat peraga sosialisasi, itu bagian dari mereka rebut ruang untuk sosialisasi," sebut Yosef menirukan penjelasan Budi Wahyono.
SEMPAL melihat bahwa masalahnya bukan sekedar sosialisasi, tapi Bawaslu dapat lebih jeli dalam melihat keterlibatan Gibran secara etika politik sebagai wakil presiden terpilih.
Dikatakan Yosep Heryanto, pilkada adalah momentum penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara bebas dan adil, di mana dalam proses ini, netralitas pejabat publik dan figur nasional adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Kehadiran Gibran sebagai figur penting di tingkat nasional dalam pilkada lokal Solo, dikatakan Yosep Heryanto dapat mengganggu keseimbangan yang ada.
"Seharusnya, seorang wakil presiden terpilih, yang posisinya sangat strategis di panggung nasional, tidak terlibat dalam politik lokal, terutama saat sosialisasi pemilihan kepala daerah," ujar Yosep.
Editor : Asarela Astrid