Disebutkan Djunaidi, pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya, begitu juga program pembiayaan FLPP mempunyai multiplier effect cukup signifikan.
Apabila tahun ini tidak ada penambahan kuota, Djunaidi Abdilah merasa yakin akan berdampak terhadap penurunan sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dilatarbelakangi keresahan ini, DPD Apersi Jateng DIY meminta seluruh Kementrian dan lembaga terkait, agar ada penambahan kuota untuk tahun 2024 minimal 60.000 Unit Rumah Subsidi atau FLPP bagi MBR.
Djunaidi Abdilah menegaskan bahwa Permintaan (demand) untuk rumah subsidi dari tahun ke tahun semakin meningkat, di mana data demand yang ada pada SIKASEP, SIKUMBANG dan real time data dari masyarakat, ada sekitar 300 ribuan setahun di seluruh Indonesia.
Tahun 2024, Kementerian PUPR sudah menetapkan rencana strategis (Renstra) sesuai Perpres 18 Tahun 2020 yakni menjadi 220.000 unit, dengan mempertimbangkan atas berhentinya program rumah subsidi SSB dan BP2BT.
Editor : Asarela Astrid
Artikel Terkait
