BADUNG, iNewsbadung.id - Wakil Bupati Badung Suiasa terima Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Ristek.
Menurut Wakil Bupati Suiasa, pertemuan dengan Dirjen PAUD Dikdasmen adalah upaya membangun sinergi untuk pengembangan pendidikan PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah di Badung.
Hal ini untuk mewujudkan sinergitas yang baik dan kebijakan pusat, sehingga mampu dijabarkan di daerah, sebaliknya kebijakan dan visi misi daerah juga dapat diakomodir di pemerintah pusat.
Ditambahkan Wabup, daerah masih mengalami kendala dalam menerjemahkan kebijakan pusat karena sering ada satu konflik regulasi.
"Selain menggunakan aturan-aturan bersifat teknis sesuai bidang masing-masing, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memiliki aturan spesifik dari Kemendagri," ujarnya.
Namun ada kendala dalam pedoman penyusunan APBD, di mana hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Mendagri.
Sementara di Kementerian teknis lain, disebutkan Suiasa tidak sama seperti itu, sehingga terjadi kendala untuk menerjemahkan aturan, karena itulah penting dikomunikasikan agar ada sinergitas, mensinkronkan aturan dari departemen teknis, antara lain kementerian pendidikan dengan Kemendagri.
Suiasa berharap, apa yang menjadi kebijakan di kementerian teknis dapat tertuang dalam menyusun APBD dengan pedoman yang diatur dalam aturan Kemendagri, karena apabila tidak disesuaikan maka tidak dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan sektor pendidikan.
Suiasa juga menjelaskan, keterbatasan sumber daya manusia tenaga pendidik di Badung ada kekurangan guru bahasa Inggris dan bahasa Daerah, karena itu ia meminta pusat memberikan ruang untuk mengatasi kekurangannya.
“Kami meminta Kementerian Pendidikan mampu mensinkronkan kebutuhan di daerah, sehingga dibukakan pintu untuk pengadaan guru yang sangat kurang,” ujar Suiasa.
Suiasa meminta sosialisasi kebijakan-kebijakan baru dari Ditjen PAUD Dikdasmen melalui program Merdeka Belajar, di mana program ini perlu digelorakan bersama, karena inilah yang diminta pusat, sehingga pemerintah daerah segera menggelorakan merdeka belajar, sebab mulai tahun 2024 sudah berlaku.
"Kita tidak menunggu lagi, on the progres mengajak masyarakat ke arah ini, sehingga program ini ke depan sangat relevan dari kebutuhan tumbuhkembang anak dari sektor pendidikan," jawab Suiasa.
Dirjen PAUD Dikdasmen, Dr. Iwan Syahril menjelaskan, kegiatan audiensi serta kunjungan ke Kabupaten Badung merupakan silaturahmi dan menyampaikan program-program pendidikan, terutama pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari Pemerintah Pusat.
Iwan berharap, adanya masukan terkait permasalahan pendidikan di Badung bisa difasilitasi, dicarikan jalan keluar sehingga visi, misi dan kebijakan daerah di sektor pendidikan berjalan baik.
Pihaknya juga menjelaskan terkait merdeka belajar, di mana program Merdeka Belajar adalah upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi, di mana pada dasarnya program ini bertujuan memerdekakan guru dan siswa, sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia, terutama dalam pendidikan.
Kunjungan yang dilaksanakan di Puspem Badung, Selasa (11/7/2023) ini juga dihadiri Kadisdikpora Badung (I Gusti Made Dwipayana), Kepala Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Bali (I Made Alit Dwitana), dan Kepala Balai Guru Penggerak (I Wayan Surata).
Semoga tulisan tentang Wakil Bupati Badung Suiasa terima Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Silahkan share tulisan ini dan nantikan tulisan lain hanya di iNewsbadung.id sehingga semakin banyak orang mengetahui informasi menarik lainnya. ***
Editor : Asarela Astrid
Artikel Terkait
