I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra juga mengaku banyak belajar tentang awig-awig, dimana hampir seluruh atas wewidangan desa adat adalah alam, saling seluk, beririsan semua, bahkan adapula yang menggunakan bengang dulu, sungai, bukit, taru ageng, sehingga sangat sulit menentukan batas-batas wewidangan desa adat itu.
Kadis PMA juga mengutip satu keputusan dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) tentang hasil pesamuan agung pertama tahun 2006, tentang batas desa adat, yang menyebutkan bahwa setiap Desa Pakraman atau desa adat diusahakan mempunyai batas desa yang jelas, karena batas Desa Pakraman berhubungan dengan sumber pendapatan desa, swadarma (kewajiban), swadikara (hak) penduduk, krama desa, krama tamiu, tamiu, hubungan masalah kecuntakaan, dan kesucian desa pakraman.
Namun tidak semua desa pakraman dapat dibuatkan batas desa secara jelas, tetapi batas desa yang dapat dibuat jelas, dibuat dalam bentuk peta Desa Pakraman.
Sementara desa atau wilayah tertentu yang sulit dibuat batasnya dalam bentuk peta Desa Pakraman, agar tidak dipaksakan, karena itu peta Desa Pakraman dibuat sesuai semangat “Pasuwitran Nyatur Desa”, dengan prinsip bertetangga yang baik.
Bagi desa yang tidak atau belum memungkinkan dibuatkan batas desa secara jelas dalam bentuk peta Desa Pakraman agar tetap berjalan seperti selama ini telah berjalan, namun dibuatkan pengeling-eling sesuai kesepakatan bersama.
“Kalau membaca hasil pesamuhan agung MUDP, artinya semangat pasuwitran nyatur desa sebenarnya membuat bertetangga yang baik, sehingga desa adat tidak boleh menentukan sendiri batas wilayahnya," ungkapnya.
Editor : Asarela Astrid
Artikel Terkait
