Bupati Badung Serahkan LKPD Unaudited 2023

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Gusti Ngurah Satria Perwira menyebutkan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, tetapi dilakukan secara serentak dalam 2 sampai 3 tahun terakhir. 

Dijelaskan Gusti Ngurah Satria Perwira, 
sesuai pasal 31 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD diantaranya berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran.

Baca Juga

Bupati Badung Giri Prasta Hadiri Rapat Penajaman Pembangunan MRT / LRT

Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK diberikan tugas untuk menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. 

Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah disampaikan secara resmi kepada BPK. 

Ditambahkan Gusti Ngurah Satria Perwira, hasil pemeriksaan terhadap LKPD disampaikan BPK selambat-lambatnya dua bulan sesudah laporan diterima.

Baca Juga

Atasi Sampah di Hulu, Bupati Giri Prasta Resmikan TPST 3R

"Pemeriksaan terhadap LKPD ini untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan," ujar Satria Perwira. 

Editor : Asarela Astrid