JAKARTA, iNewsBadung.id-Sebanyak 57 pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Malam apresiasi berlangsung di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, pada Kamis malam, 12 Desember 2024.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, gagasan apresiasi ini bertolak dari kegiatan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung pada September 2024. Ketika itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan TMG melakukan penilaian atas kinerja para penjabat kepala daerah.
“Apresiasi saat itu merupakan penghargaan kepada penjabat-penjabat kepala daerah yang bertujuan memotivasi mereka,” kata Tito saat menjadi pembicara kunci pada malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024.
Saat itu, Tito menyampaikan gagasan bagaimana jika penilaian dan apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah definitif dan penjabat kepala daerah sekaligus.
Menurut dia, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengetahui mana yang lebih bagus, kepemimpinan kepala daerah definitif atau kepemimpinan penjabat kepala daerah?
“Jadi, kalau mau menilai kinerja keduanya, inilah waktu yang tepat. Menilai mana yang baik, apakah penjabat kepala daerah yang ditugaskan atau kepala daerah hasil pilkada,” ungkap Tito
Tito menjelaskan, saat ini terdapat 275 penjabat kepala daerah yang memimpin 552 daerah. Dengan begitu, ada lebih dari separuh penjabat kepala daerah yang menjadi pucuk pimpinan di tingkat daerah. Dia juga menyampaikan apresiasi ini sengaja dilakukan setelah pilkada pada 27 November lalu, untuk menghindari kampanye dan politisasi.
Setelah memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah yang dianggap berprestasi, Tito menyatakan pemerintahan daerah tersebut layak menerima apresiasi tersebut.
“Dan ternyata benar, peraih apresiasi ini adalah orang-orang yang layak mendapatkannya,” ujar Tito seraya memastikan proses seleksi berjalan objektif dan transparan.
Direktur Utama TMG, Arif Zulkifli mengatakan, gagasan atas pelaksanaan seleksi dan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah ini sangat penting dan berarti di tengah tantangan bangsa.
“Di satu pihak, pilkada menghasilkan pemimpin yang baik dan mendapat dukungan masyarakat. Tetapi di lain pihak, ada pemimpin yang tidak punya beban elektoral dan sama-sama bertujuan membangun daerah yang dipimpin,” kata Arif.
“Saya tidak akan mengucapkan mana yang lebih baik (apakah kepala daerah definitif atau penjabat kepala daerah). Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan selamat kepada pemerintahan daerah terpilih,” kata dia.
Direktur TDS, Philipus Parera menjelaskan, proses seleksi Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. Pertama, tim Kemendagri dan pihaknya mengumpulkan data sekunder tentang kinerja pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, data Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Indeks Daya Saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Data-data tersebut menjadi tahap kurasi pertama yang kemudian diramu dalam tiga aspek penilaian utama, yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Penyaringan ini memiliki bobot 40 persen.
Seleksi tahap kedua dilakukan melalui survei persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Survei ini melibatkan T-Survei ke 81 daerah yang unggul dalam penilaian tahap pertama tadi. Survei dilakukan secara diam-diam terhadap 5.560 responden. Nilai dari hasil survei ini berbobot 30 persen.
Tak hanya menggunakan penilaian dari data sekunder tersebut, tim Kemendagri dan TMG beserta dewan juri juga mempertimbangkan kapasitas fiskal suatu daerah, baik fiskal tinggi, fiskal sedang, dan fiskal rendah. Ada pula pertimbangan geografis daerah, yakni Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat, serta kondisi daerah 3T, yakni terluar, terpencil, dan tertinggal.
Seleksi berikutnya adalah penjurian dengan metode kualitatif. Perwakilan perwakilan pemerintah daerah yang menjadi finalis diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahap penjurian terakhir, yakni presentasi dan menjalani proses tanya jawab dengan juri. Di tahap akhir ini, para finalis secara bergiliran menyampaikan kinerja mereka pada 2-4 Desember 2024 di Jakarta.
Dewan juri yang menilai adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Husin Tambunan; Direktur Utama TMG Arif Zulkifli; Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus; Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro; Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemendagri, Rustam Mansur; Inspektur Wilayah III, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Elfin Elyas Nainggolan; Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, Imelda; dan Direktur PDAT Philipus Parera.
Daftar Penerima Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024
TINGKAT FISKAL KATEGORI NAMA DAERAH
Provinsi Tinggi Kinerja Total (Khusus) Dki Jakarta
Provinsi Tinggi Kinerja Total Jawa Barat
Provinsi Tinggi Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur
Provinsi Tinggi Pelayanan Publik Jawa Tengah
Provinsi Tinggi Daya Saing Daerah Jawa Timur
Provinsi Sedang Kinerja Total Daerah Istimewa Yogyakarta
Provinsi Sedang Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan
Provinsi Sedang Pelayanan Publik Sumatera Barat
Provinsi Sedang Daya Saing Daerah Kep. Bangka Belitung
Provinsi Rendah Kinerja Total Kalimantan Utara
Provinsi Rendah Kesejahteraan Masyarakat Aceh
Provinsi Rendah Pelayanan Publik Sulawesi Tenggara
Provinsi Rendah Daya Saing Daerah Gorontalo
Kabupaten Tinggi Kinerja Total Badung
Kabupaten Tinggi Kesejahteraan Masyarakat Gianyar
Kabupaten Tinggi Pelayanan Publik Badung
Kabupaten Tinggi Daya Saing Daerah Badung
Kabupaten Sedang Kinerja Total Gresik
Kabupaten Sedang Kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo
Kabupaten Sedang Pelayanan Publik Gresik
Kabupaten Sedang Daya Saing Daerah Bekasi
Kabupaten Rendah Kinerja Total Banyuwangi
Kabupaten Rendah Kesejahteraan Masyarakat Wonogiri
Kabupaten Rendah Pelayanan Publik Sragen
Kabupaten Rendah Daya Saing Daerah Banyuwangi
Kabupaten Rendah Kinerja Total Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Rendah Kesejahteraan Masyarakat Balangan
Kabupaten Rendah Pelayanan Publik Bulukumba
Kabupaten Rendah Daya Saing Daerah Klungkung
Kabupaten Rendah Kinerja Total Halmahera Selatan
Kabupaten Rendah Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tengah
Kabupaten Rendah Pelayanan Publik Halmahera Tengah
Kabupaten Rendah Daya Saing Daerah Halmahera Selatan
Kabupaten Rendah Kinerja Total Tojo Una-Una
Kabupaten Rendah Kesejahteraan Masyarakat Nias
Kabupaten Rendah Pelayanan Publik Sigi
Kabupaten Rendah Daya Saing Daerah Lombok Utara
Kota Tinggi Kinerja Total Kota Tangerang Selatan
Kota Tinggi Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang Selatan
Kota Tinggi Pelayanan Publik Kota Surabaya
Kota Tinggi Daya Saing Daerah Kota Medan
Kota Sedang Kinerja Total Kota Makassar
Kota Sedang Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang
Kota Sedang Pelayanan Publik Kota Denpasar
Kota Sedang Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta
Kota Rendah Kinerja Total Kota Surakarta
Kota Rendah Kesejahteraan Masyarakat Kota Salatiga
Kota Rendah Pelayanan Publik Kota Blitar
Kota Rendah Daya Saing Daerah Kota Madiun
Kota Rendah Kinerja Total Kota Samarinda
Kota Rendah Kesejahteraan Masyarakat Kota Manado
Kota Rendah Pelayanan Publik Kota Palu
Kota Rendah Daya Saing Daerah Kota Bitung
Kota Rendah Kinerja Total Kota Tidore Kepulauan
Kota Rendah Kesejahteraan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan
Kota Rendah Pelayanan Publik Kota Jayapura
Kota Rendah Daya Saing Daerah Kota Tual
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
