Ketegasan Koster, Melawan Privatisasi Pantai di Bali

DENPASAR, iNewsbadung.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, mengumumkan serangkaian langkah tegas untuk menertibkan sektor pariwisata di Pulau Dewata. 

Fokus utama adalah mengembalikan hak publik atas pantai dan memastikan pariwisata yang berkualitas dan bermartabat.

Baca Juga

Bali vs Mafia Nominee, Perda Baru, Perang Dimulai!

"Pantai adalah milik bersama. Tidak boleh ada privatisasi. Akses ke pantai harus terbuka untuk semua, kecuali untuk upacara adat," tegas Koster dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025). 

Ia melarang keras hotel, vila, penginapan, dan restoran menguasai wilayah pantai, melanggar sempadan, atau menutup akses publik.

Penertiban ini bukan hanya soal akses pantai. Koster juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. 

Baca Juga

Perhatian Para Pemudik, Ini Jadwal Penutupan Pelabuhan di Bali Saat Nyepi 2025

"Semua usaha pariwisata harus memiliki izin resmi. Kami tidak akan mentolerir penggunaan nama warga lokal sebagai kedok untuk bisnis asing," ujarnya.

Dominasi tenaga kerja lokal juga menjadi prioritas. Koster mewajibkan setidaknya 90% karyawan di sektor akomodasi wisata adalah warga Bali. 

"Ini adalah upaya kami untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan manfaat pariwisata dirasakan oleh mereka," jelasnya.

Baca Juga

Tol Gilimanuk-Mengwi: Proyek Warisan Jokowi Dibuang Prabowo?

Selain itu, Koster menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan fasilitas pariwisata untuk kegiatan ilegal, seperti prostitusi, akan ditindak tegas. 

"Vila dan spa tidak boleh menjadi tempat praktik prostitusi. Kami akan menindak tegas pelaku pelanggaran," katanya.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas. "Ada sanksi yang jelas bagi pelanggar, termasuk pidana jika melanggar hukum. Aparat penegak hukum akan bertindak sesuai undang-undang," ujar Koster.

Baca Juga

Selamat, Kukuhkan Kampus IT Terbaik se Bali, INSTIKI Resmi Membuka Program S2 Informatika!

Koster juga menyoroti masalah wisatawan asing yang melanggar aturan, seperti berdagang atau menyewakan motor tanpa izin. 

"Kami tidak mentolerir wisatawan asing yang mengambil pekerjaan warga lokal atau melanggar aturan lalu lintas," tegasnya.

Penertiban ini adalah bagian dari lima program super prioritas yang dicanangkan Koster untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas. 

Baca Juga

WATERBOMB Bali 2025: Summer Vibes dengan Sentuhan K-POP

Program lainnya mencakup penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, dan kebijakan publik lainnya.

"Kami ingin pariwisata Bali berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, dan menjaga kelestarian alam serta budaya kita," pungkas Koster.***

Editor : Bramantyo